Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan salah satu ciri khas dari demokrasi yang sehat adalah adanya ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, termasuk melalui protes dan demonstrasi. Sepanjang sejarahnya, Indonesia memiliki tradisi panjang perlawanan rakyat dan mahasiswa terhadap ketidakadilan, korupsi, pelanggaran HAM, dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat. Protes publik dan mahasiswa bukan hanya fenomena sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dalam membentuk perjalanan bangsa ini.
Akar Historis Protes Mahasiswa dan Publik
Protes mahasiswa di Indonesia memiliki akar yang kuat sejak masa Orde Lama. Pada tahun 1966, mahasiswa memainkan peran penting dalam menuntut Presiden Soekarno untuk turun dari jabatan akibat instabilitas politik dan ekonomi. Gerakan tersebut dikenal dengan sebutan “Angkatan '66,” dan menjadi simbol awal kekuatan mahasiswa dalam politik nasional.
Pada 1998, peran mahasiswa kembali memuncak dalam sejarah ketika gelombang demonstrasi besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa di berbagai kota di Indonesia berhasil memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah lebih dari tiga dekade berkuasa. Reformasi 1998 bukan hanya menjadi titik balik demokrasi Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa suara rakyat—khususnya mahasiswa—dapat mengubah arah bangsa.
Sejak saat itu, protes publik dan mahasiswa menjadi fenomena reguler, terutama ketika masyarakat merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah atau ketika demokrasi dianggap dalam ancaman. Mahasiswa pun kerap menjadi motor penggerak karena mereka relatif bebas dari tekanan kekuasaan dan memiliki idealisme yang tinggi.
Isu yang Memicu Protes
Sepanjang dua dekade terakhir, berbagai isu telah memicu gelombang protes di Indonesia. Salah satunya adalah isu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019. Revisi ini dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut, dan memunculkan gelombang demonstrasi besar-besaran di berbagai kota. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut pencabutan UU tersebut dan menolak berbagai RUU bermasalah lainnya.
Selain itu, isu lingkungan seperti pembangunan tambang di wilayah adat, pembabatan hutan untuk sawit, dan proyek-proyek strategis nasional yang dianggap merusak lingkungan serta menyingkirkan masyarakat adat juga sering menjadi bahan bakar aksi protes.
Tak kalah penting adalah isu ketenagakerjaan seperti UU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menuai kritik keras karena dianggap mengorbankan hak-hak buruh demi kepentingan investasi. Protes terhadap UU ini menyatukan mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen masyarakat sipil dalam demonstrasi berskala nasional.
Bentuk dan Strategi Aksi
Aksi protes di Indonesia biasanya dilakukan melalui unjuk rasa di jalanan, long march, orasi publik, hingga menduduki gedung-gedung pemerintahan. Media sosial juga kini memainkan peran krusial dalam menyebarkan informasi dan memobilisasi massa. Tagar-tagar protes kerap menjadi trending di Twitter dan Instagram, menciptakan tekanan moral kepada pemerintah.
Namun, bentuk protes juga semakin beragam. Mural sebagai media kritik, pertunjukan seni jalanan, petisi daring, hingga diskusi terbuka di ruang publik menjadi bagian dari strategi gerakan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa aktivisme kini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga digital dan kultural.
Mahasiswa sebagai motor penggerak protes sering mengorganisasi diri dalam aliansi atau badan eksekutif mahasiswa (BEM) lintas kampus. Mereka merancang tuntutan, menjalin komunikasi dengan media, dan membentuk jaringan nasional bahkan internasional untuk memperluas dampak perjuangan mereka.
Peran Media dan Narasi Publik
Media massa dan media sosial memegang peranan ganda dalam dinamika protes. Di satu sisi, mereka menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi dan memperluas jangkauan informasi. Di sisi lain, media juga dapat menjadi alat delegitimasi protes apabila framing yang digunakan menyudutkan para demonstran.
Contoh nyata terlihat dalam protes 2019, ketika sebagian media menggambarkan aksi mahasiswa sebagai tindakan anarkis, sementara banyak video dan laporan dari jurnalis independen menunjukkan bahwa kekerasan seringkali dimulai dari aparat. Narasi-narasi seperti ini mempengaruhi opini publik dan bisa menentukan apakah sebuah gerakan mendapat dukungan luas atau tidak.
Karena itu, penting bagi gerakan protes untuk memiliki strategi komunikasi yang kuat, termasuk menyediakan juru bicara yang kredibel, menyebarkan siaran pers, dan memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan narasi dari sudut pandang mereka sendiri.
Respons Pemerintah dan Aparat Keamanan
Respon pemerintah terhadap protes publik dan mahasiswa sangat beragam, tergantung pada konteks dan besarnya tekanan. Dalam beberapa kasus, pemerintah merespons dengan membuka dialog dan meninjau kembali kebijakan. Namun, dalam banyak kasus lainnya, respon yang muncul adalah represi, kriminalisasi aktivis, dan pembubaran aksi secara paksa.
Kekerasan aparat terhadap demonstran sering menjadi sorotan, seperti yang terjadi dalam aksi September 2019 dan protes terhadap UU Cipta Kerja tahun 2020. Bentrokan, penangkapan, bahkan korban jiwa menjadi catatan kelam dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Banyak aktivis yang diproses secara hukum karena dianggap melanggar UU ITE atau pasal-pasal karet lainnya.
Sikap represif ini sering mendapat kritik dari lembaga hak asasi manusia, baik dari dalam negeri maupun internasional. Amnesty International dan Human Rights Watch berkali-kali mengeluarkan laporan tentang penyalahgunaan kekuatan oleh aparat di Indonesia, terutama dalam menangani protes publik.
Tantangan Gerakan Protes Masa Kini
Meskipun protes publik dan mahasiswa tetap menjadi kekuatan penting, gerakan ini menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi gerakan. Banyak demonstrasi yang tidak berlanjut menjadi gerakan sosial jangka panjang karena kurangnya koordinasi, agenda yang tidak konsisten, dan lemahnya jejaring antarkelompok.
Selain itu, tantangan dari sisi hukum juga menjadi batu sandungan. Kriminalisasi terhadap aktivis, penyalahgunaan UU ITE, serta regulasi yang membatasi kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat semakin mempersempit ruang gerak gerakan sosial.
Faktor ekonomi juga berpengaruh. Banyak mahasiswa dan buruh yang harus memilih antara ikut aksi atau mempertahankan pekerjaan dan studi mereka. Ketidakpastian ekonomi sering membuat aksi massa sulit mendapatkan partisipasi luas dalam jangka panjang.
Teknologi digital memang menjadi alat efektif dalam menyebarkan protes, namun juga membuka celah terhadap disinformasi dan infiltrasi. Banyak gerakan yang terpecah akibat hoaks atau perpecahan internal yang diperparah oleh provokasi daring.
Potensi dan Harapan Masa Depan
Meski banyak tantangan, gerakan protes di Indonesia tetap memiliki potensi besar. Generasi muda yang semakin sadar politik, melek digital, dan kreatif memberikan harapan bahwa protes tidak hanya sebatas turun ke jalan, tetapi juga membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Kampus-kampus kini menjadi ruang penting untuk menghidupkan diskusi politik yang kritis, literasi hukum, dan solidaritas sosial. Beberapa kelompok mahasiswa bahkan telah membentuk think-tank kecil, media independen, dan forum advokasi kebijakan sebagai bagian dari perjuangan non-tradisional yang tetap berdampak.
Pemerintah juga didorong untuk tidak hanya melihat protes sebagai ancaman, tetapi sebagai cerminan dinamika sosial yang perlu dihargai. Respon yang terbuka, dialogis, dan mengedepankan hak asasi akan menjadi kunci untuk meredam gejolak dan memperkuat demokrasi.
Sementara itu, penting juga bagi masyarakat luas untuk memahami bahwa protes bukan bentuk permusuhan terhadap negara, melainkan ekspresi dari kecintaan terhadap keadilan dan cita-cita reformasi. Dukungan publik yang kuat akan menjadi modal sosial utama bagi keberhasilan gerakan protes di masa depan.
Penutup
Protes publik dan mahasiswa di Indonesia adalah cermin dari dinamika demokrasi yang sedang tumbuh. Mereka adalah alarm sosial ketika sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya. Mereka adalah penjaga demokrasi ketika kekuasaan mulai melupakan rakyatnya.
Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, gerakan sosial yang kuat, kritis, dan terorganisir akan menjadi pilar penting dalam memastikan Indonesia tetap berada di jalur yang benar. Maka dari itu, ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui protes damai, harus dijaga, dilindungi, dan dihargai sebagai hak warga negara yang sah.
Dengan menjaga semangat idealisme, memperkuat solidaritas lintas sektor, dan memanfaatkan teknologi secara bijak, protes publik dan mahasiswa di Indonesia tidak hanya akan menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga penentu masa depan demokrasi bangsa ini.