Pendahuluan
Korea Selatan dikenal sebagai salah satu negara demokrasi maju di Asia Timur yang memiliki sejarah politik dinamis dan penuh transformasi. Dari pemerintahan otoriter di masa lalu hingga era demokrasi modern, negeri ginseng ini telah melalui berbagai ujian dalam menjaga stabilitas politik dan supremasi hukum. Salah satu ujian terbesar dalam sistem ketatanegaraannya adalah peristiwa pemakzulan presiden, sebuah langkah konstitusional yang langka dan mencerminkan kedalaman krisis politik di suatu negara.
Dua peristiwa pemakzulan yang paling terkenal terjadi dalam sejarah Korea Selatan adalah pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017 dan Presiden Yoon Suk-yeol pada tahun 2025. Dua kejadian ini tidak hanya berdampak pada pergantian kepemimpinan, tetapi juga mengungkapkan kompleksitas dinamika politik Korea Selatan, peran masyarakat sipil, media, lembaga hukum, serta tantangan dalam menjaga demokrasi tetap sehat dan fungsional.
Artikel ini akan membahas secara mendalam latar belakang, proses, serta dampak dari kedua pemakzulan tersebut, serta merefleksikan pelajaran penting yang bisa dipetik dari sejarah ini.
Bab I: Pemakzulan Presiden Park Geun-hye (2016–2017)
1. Latar Belakang Politik
Park Geun-hye merupakan putri dari mantan Presiden Park Chung-hee, yang memerintah Korea Selatan secara otoriter pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Ketika Park Geun-hye terpilih pada tahun 2012 sebagai presiden perempuan pertama di Korea Selatan, banyak yang menaruh harapan bahwa ia akan membawa kestabilan dan kemajuan.
Namun, masa jabatannya penuh dengan kontroversi. Salah satu isu yang paling menonjol adalah ketidakmampuannya membangun hubungan terbuka dengan publik dan kecenderungannya menjalankan pemerintahan dengan lingkaran dalam yang sangat tertutup.
2. Skandal Choi Soon-sil
Pada tahun 2016, terungkap bahwa Choi Soon-sil, sahabat dekat Park, memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara meskipun tidak memegang jabatan resmi apa pun. Choi dituduh menyunting pidato presiden, memeras perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung dan Hyundai untuk menyumbang ke yayasan-yayasan yang dikelolanya, serta memanfaatkan kedekatannya dengan presiden untuk keuntungan pribadi.
Skandal ini memicu kemarahan publik. Masyarakat Korea Selatan, yang sangat menjunjung tinggi transparansi dan etika dalam kepemimpinan, merasa dikhianati.
3. Demonstrasi dan Proses Pemakzulan
Sejak Oktober 2016, jutaan warga turun ke jalan dalam apa yang dikenal sebagai protes "Lilin Damai". Tuntutannya jelas: Park Geun-hye harus mengundurkan diri atau dimakzulkan. Tekanan publik yang sangat besar membuat parlemen Korea Selatan bergerak cepat.
Pada 9 Desember 2016, parlemen Korea Selatan secara resmi memakzulkan Presiden Park dengan 234 suara mendukung dari total 300 anggota. Mahkamah Konstitusi kemudian melakukan pemeriksaan konstitusional yang mendalam.
Pada 10 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat (8-0) mengukuhkan keputusan parlemen dan resmi memberhentikan Park Geun-hye dari jabatannya.
4. Proses Hukum Pasca Pemakzulan
Setelah dilengserkan, Park Geun-hye diadili atas 18 tuduhan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan, dan suap. Ia divonis 24 tahun penjara (kemudian diperpanjang menjadi 25 tahun), meskipun akhirnya menerima amnesti dari Presiden Moon Jae-in pada 2021 karena alasan kesehatan.
Bab II: Pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol (2024–2025)
1. Latar Belakang
Yoon Suk-yeol terpilih sebagai presiden Korea Selatan pada tahun 2022 setelah berkarier sebagai jaksa tinggi dan terkenal dengan reputasinya yang tegas terhadap korupsi. Ia berasal dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP), dan memenangkan pemilu dengan selisih suara tipis dari rivalnya Lee Jae-myung.
Namun, masa kepemimpinannya diwarnai konflik keras dengan parlemen yang dikuasai oleh oposisi, serta serangkaian kebijakan yang dianggap otoriter oleh sebagian masyarakat dan politisi.
2. Deklarasi Darurat Militer
Puncak krisis terjadi pada Desember 2024, ketika Presiden Yoon secara sepihak mendeklarasikan status darurat militer, dengan alasan adanya ancaman dari parlemen yang hendak menggulingkannya melalui manipulasi legislatif. Ia juga melakukan reshuffle kabinet darurat dan membekukan sebagian kegiatan parlemen.
Langkah ini dipandang sebagai bentuk kudeta konstitusional oleh banyak pengamat. Parlemen bergerak cepat dan menyatakan pemakzulan pada 14 Desember 2024 dengan mayoritas suara.
3. Proses Konstitusional
Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan tersebut dan melakukan sidang terbuka dengan menghadirkan bukti-bukti dan saksi dari kedua belah pihak. Selama empat bulan, masyarakat Korea Selatan kembali menyaksikan ketegangan nasional yang tinggi.
Pada 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi kembali mengesahkan pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol, menyatakan bahwa langkahnya memberlakukan darurat militer tanpa alasan jelas merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip demokrasi.
4. Reaksi Publik dan Internasional
Pemakzulan Yoon memicu reaksi luas. Pendukung Yoon menggelar demonstrasi menyebut pemakzulan sebagai bentuk kudeta oposisi, sementara pihak oposisi menganggap langkah tersebut sebagai penyelamatan demokrasi.
Secara internasional, negara-negara sekutu Korea Selatan seperti Amerika Serikat dan Jepang menyerukan ketenangan dan menghormati proses konstitusional yang berlaku. Pasar saham sempat goyah, tetapi stabil kembali setelah Mahkamah mengeluarkan keputusan final.
Bab III: Perbandingan Dua Pemakzulan
1. Persamaan
-
Krisis Kepercayaan Publik: Kedua presiden kehilangan legitimasi di mata publik akibat tindakan yang dianggap melanggar hukum dan etika pemerintahan.
-
Peran Mahkamah Konstitusi: Lembaga ini menjadi pilar utama dalam menyaring keputusan parlemen agar tetap sesuai konstitusi.
-
Partisipasi Masyarakat: Demonstrasi publik memainkan peran penting dalam mendorong proses pemakzulan.
-
Dampak Ekonomi Sementara: Pemakzulan sempat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, tetapi Korea Selatan selalu mampu pulih karena sistem ekonominya yang kuat.
2. Perbedaan
-
Jenis Pelanggaran: Park Geun-hye terlibat dalam skandal korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lewat pihak ketiga, sedangkan Yoon Suk-yeol dituding menyalahgunakan kekuasaan langsung dengan memberlakukan darurat militer.
-
Respons Politik: Pemakzulan Park didukung luas lintas partai, sedangkan pemakzulan Yoon lebih bersifat partisan karena didorong oleh oposisi yang menguasai parlemen.
Bab IV: Pelajaran Politik dan Demokrasi
1. Pentingnya Checks and Balances
Dua peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya sistem pengawasan kekuasaan. Tanpa parlemen yang independen dan Mahkamah Konstitusi yang berani, demokrasi dapat terancam oleh penyalahgunaan kekuasaan.
2. Kekuatan Masyarakat Sipil
Korea Selatan menunjukkan bahwa masyarakat sipil yang aktif bisa menjadi benteng demokrasi. Demonstrasi besar yang dilakukan secara damai menekan elite politik untuk bertindak.
3. Reformasi Politik Masih Diperlukan
Meski demokrasi Korea Selatan relatif maju, dua pemakzulan ini menandakan kelemahan sistemik: kurangnya transparansi, ketegangan eksekutif-legislatif, dan kerentanan terhadap konflik kepentingan.
Bab V: Implikasi Internasional dan Regional
Pemakzulan dua presiden dalam waktu kurang dari 10 tahun tentu berdampak pada citra internasional Korea Selatan. Negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan Jepang mengamati dengan cermat, begitu pula Amerika Serikat sebagai sekutu utama.
Namun, ketahanan demokrasi Korea Selatan justru menjadi contoh positif di Asia. Proses hukum yang berjalan tanpa kudeta militer, serta pergantian kekuasaan yang damai, memberi harapan bahwa demokrasi di Asia Timur bisa tetap bertahan di tengah tantangan zaman.
Kesimpulan
Pemakzulan Presiden Park Geun-hye dan Yoon Suk-yeol bukan sekadar peristiwa politik biasa. Ia adalah refleksi dari dinamika demokrasi yang hidup, tantangan dalam sistem pemerintahan, serta semangat masyarakat yang tidak rela demokrasi mereka diselewengkan.
Dua krisis besar ini menunjukkan bahwa demokrasi Korea Selatan memiliki daya tahan luar biasa—diperkuat oleh lembaga hukum, parlemen yang berfungsi, dan rakyat yang sadar hak-haknya. Namun, mereka juga mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak bisa berjalan otomatis. Ia membutuhkan partisipasi aktif, pengawasan konstitusional, dan kepemimpinan yang berlandaskan etika serta tanggung jawab.
Ke depan, tantangan yang lebih besar menanti Korea Selatan: menjaga demokrasi tetap relevan bagi generasi muda, mereformasi sistem politik agar lebih transparan, dan mencegah munculnya kembali otoritarianisme dalam bentuk baru.